PKB Santai Sikapi Putusan MK

Berita Utama
PKB Santai Sikapi Putusan MK

Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan siap melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menganulir pemberlakuan ambang batas 3,5 persen secara nasional serta mewajibkan seluruh parpol mengikuti tahapan verifikasi.

Menurut Sekretaris Jenderal DPP PKB Imam Nahrawi, putusan MK ini sudah tepat dan akan menghasilkan penguatan sistem kepartaian di Indonesia.

“Putusan MK yang mengharuskan dilakukannya verifikasi terhadap semua parpol untuk dapat mengikuti Pemilu 2014 sangat tepat, karena akan berujung penyederhanaan untuk memperkuat sistem kepartaian di Indonesia” terangnya kepada redaksi www.dpppkb.or.id di Jakarta, Kamis (30/8/2012).

"Bagi PKB, apa pun hasil putusan MK harus kita hormati dan laksanakan," Imam menambahkan.

Sehubungan dengan ketentuan dalam UU Pemilu yang mengkategorikan dua varian parpol peserta Pemilu 2009 untuk dapat ikut Pemilu 2014, menurut Imam, memang kurang tepat. Terlebih dasar pengkategoriannya menggunakan norma parliamentary threshold (PT).

Padahal, ketentuan PT yang digunakan adalah norma yang ada di UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilu yang sesungguhnya merupakan ketentuan untuk mengatur keberhakan parpol peserta Pemilu 2009 agar dapat diikutkan dalam penghitungan perolehan kursi DPR RI sesuai hasil Pemilu 2009. “Tentu saja norma ini menjadi suatu yang sudah digunakan bagi semua peserta Pemilu 2009,” terangnya.

Anggota Komisi V DPR itu menekankan, putusan MK yang mengharuskan PKB mengikuti tahapan verifikasi tidak akan menghambat persiapan menyongsong Pemilu 2014. Sebab, hampir seluruh persyaratan verifikasi sudah tersedia. "Sejauh ini kita sudah menyiapkan seluruh persyaratan yang ada," kata Imam.

Rabu kemarin MK telah memutuskan semua partai yang mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pemilu 2014 wajib mengikuti proses verifikasi KPU. Putusan ini terkait permohonan uji materi UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu yang diajukan sejumlah parpol kecil dan atau parpol yang tidak memiliki kursi di parlemen serta partai baru.

Sebelumnya, Pasal 8 ayat 2 UU mengatur verifikasi hanya diwajibkan bagi parpol yang tak memenuhi PTdan parpol baru. Sementara parpol yang lolos PT pada Pemilu 2009 tak wajib mengikuti verifikasi. MK juga memutuskan PT 3,5 persen tidak berlaku secara nasional, melainkan hanya boleh diterapkan di DPR RI.

Dikatakan oleh Imam keputusan yang telah dibacakan MK adalah keputusan terbaik untuk sistem perolitikan di Indonesia dan sesuai dengan UUD 1945.

“MK menilai perbedaan persyaratan bagi parpol peserta pemilu yang diatur dalam pasal itu tidaklah adil dan dinilai sangat bertentangan dengan UUD 1945” pungkas mantan Ketua Umum DKN Garda Bangsa. (vie)

No votes yet