Empat Pokok Pikiran FPKB Dalam Mewujudkan Pendidikan Dasar Gratis

PEKALONGAN - Pendidikan dasar gratis merupakan salah satu isu yang mesti menjadi perhatian dari FPKB DPR RI. Mesti anggaran untuk fungsi pendidikan selalu meningkat dan sudah memenuhi 20% dari anggaran belanja negara seperti yang diamanatkan oleh konstitusi, akan tetapi pungutan yang terjadi di sekolah tetap ada, dan jumlahnya cenderung meningkat hampir di setiap tahunnya.

Hal tersebut disampaikan sekretaris FPKB DPR RI Hanif Dhakiri disela-sela acara penyerahan bantuan siswa Miskin (BSM) SMP di kantor DPC kabupaten Pekalongan hari ini (09/07).

Hanif menjelaskan, berdasarkan data Education For All (EFA) Global Monitoring Report 2011, Indeks Pembangunan Pendidikan (Education Develompment Index /EDI) Indonesia berada diperingkat 69, hal ini mengalami penurunan jika dibadingkan pada tahun 2010 yang berada di peringkat 65.

"Saat ini Indonesia masih tertinggal dari Brunei Darussalam yang berada di peringkat ke-34, Malaysia berada di peringkat ke-65. Posisi Indonesia jauh lebih baik dari Filipina (85), Kamboja (102), India (107), dan Laos (109)", jelas anggota Komisi X DPR RI ini.

Hanif menambahkan, empat hal yang akan dilakukan FPKB dalam rangka mewujudkan pendidikan gratis dan bermutu bagi semua warga negara yang merupakan amanat konstitusi.  

Pertama, Melakukan identifikasi dan mendorong dilakukannya revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak konsisten dengan peraturan perundangan yang mengamanatkan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah berkewajiban mendanai pendidikan dasar baik pendidikan dasar itu diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta,

"ini penting dilakukan sehingga peserta didik tidak dipungut biaya alias gratis", jelasnya.

Kedua, FPKB akan terus memperjuangkan anggaran pendidikan yang memadai untuk penyelenggaraan pendidikan dasar gratis. 

"ada sebuah penelitian yang mengungkapkan dibutuhkan anggaran sebesar Rp 155,65 trilyun untuk mewujudkan pendidikan dasar gratis, itu perlu disediakan dana sebesar 10 persen dari total nilai tersebut untuk menutup biaya pengelolaan pendidikan dasar gratis", jelas Hanif.

Ketiga, FPKB mendorong adanya pembagian kewajiban dan kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota beserta mekanismenya dalam pendanaan pendidikan dasar sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan kevakuman pendanaan pendidikan dasar gratis.

"Terakhir Fraksi PKB akan mendorong Pendanaan biaya operasional personalia dilakukan dengan mekanisme DAU Pendidikan melalui kabupaten/kota, untuk pendanaan biaya operasional non-personalia dilakukan dengan mekanisme BOS melalui kabupaten/kota, untuk pendanaan biaya investasi SDM dilakukan melalui mekanisme DAK Pendidikan melalui provinsi, dan pendanaan biaya investasi sarana dan prasarana dilakukan dengan mekanisme DAK Pendidikan melalui kabupaten/kota", jelas Ketua umum DKN Garda Bangsa ini.

Bantuan siswa Miskin (BSM) ini diberikan kepada 500 siswa siswi SMP yang tersebar di Batang, Pemalang, Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan.

"Bantuan Siswa Miskin ini merupakan komitmen PKB dalam memperjuangan anggaran pendidikan bagi siswa tidak mampu dan usaha nyata anggota DPR dari PKB dalam menjalankan peran represebtasi politik Nahdliyyin", pungkasnya. (sumber: F-PKB)

 

No votes yet