Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa

Soal Zakat PNS, Ini Kata Cak Imin

Berita Headline
Soal Zakat PNS, Ini Kata Cak Imin
PKBNews - RENCANA Pemerintah akan meneribitkan Perpres terkait pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapat tanggapan dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 
 
Ketua Umum DPP PKB Dr HA Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa rencana penerbitan perpres soal pemotongan gaji PNS untuk zakat sebesar 2,5 persen,  seolah-olah, apabila aturan itu benar dilaksanakan, pemerintah seperti menjadi vacum cleaner.
 
"Jika isi perpres seperti yang diungkapkan Menteri Agama, dia akan ambigu karena pungutan zakat wajib, tapi pelaksanaannya opsional. ASN boleh berkeberatan untuk dipungut," kata Cak Imin -- panggilan akrab Muhaimin Iskandar di Jakarta, Jumat (9/2/2018).
 
Cak Imin mengatakan, selain itu, aturan pemotongan gaji PNS itu membuat pemerintah memonopoli sebagai amil zakat. Padahal pemerintah sudah melakukan hal itu sebagai lembaga pemungut pajak.
 
"Dengan cara ini, terjadi double taxation: PNS muslim akan menanggung beban ganda, ya bayar pajak ya bayar zakat. Padahal ada aturan bahwa zakat bisa menjadi komponen pengurang pajak dan sebaliknya. Menurut Kiai Masdar, bayar pajak kalau diniati zakat sudah menggugurkan kewajiban agama," ujar Cak Imin.
 
Cak Imin mengatakan bahwa Perpres berpotensi meng-qoth'i-kan (membuat pasti) perkara dzonny (belum pasti) karena zakat profesi masih diperselisihkan ulama.
 
"Ulama masih ikhtilaf (berbeda pendapat) apakah pendapatan profesi, termasuk PNS, masuk objek zakat. Ruang mutasyabihat (samar) tidak boleh dijadikan muhkamat (jelas) oleh otoritas karena ada kaidah rofa'ul hakim yarfa'ul khilaf: keputusan pemerintah menghapus perbedaan," kata Cak Imin. 
 
Cak Imin menyatakan tugas negara sebaiknya menjadi fasilitator untuk memastikan 'amil-amil zakat swasta' saja. Bukan langsung menjadi amil itu sendiri. 
 
"Negara sebagai amil tunggal sudah dilaksanakan di ranah pajak," tandas Cak Imin.