Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa

PKB Siap Menyuarakan Hak Politik HTI Selama Tak Merongrong NKRI

Berita Headline
PKB Siap Menyuarakan Hak Politik HTI Selama Tak Merongrong NKRI

PKBNews - KELUARNYA putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak permohonan eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI) untuk menyuarakan haknya dalam politik harus dijadikan pelajarab seluruh organisasi masyarakat (ormas) di Indonesia. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) siap menyuarakan hak politik HTI selama tidak merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila.

"Setiap warga negara berhak berserikat dan menyatakan pendapat asalkan tidak merongrong NKRI dan Pancasila," kata Ketua Umum (Ketum) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, kemarin.

Menurut Cak Imin, sebagai warga negara eks anggota HTI tak boleh didiskreditkan, dan harus dijamin hak politiknya. Namun, Islam dan NKRI tak perlu dipisah. Keduanya merupakan satu kesatuan.

"Islam dan NKRI itu harga mati," tutur Cak Imin.

Sebelumnya PTUN Jakarta menolak gugatan yang diajukan pihak HTI terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan status badan hukum HTI dinyatakan tetap berlaku.

"Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Tri Cahya Indra Permana membacakan putusannya di PTUN, Jakarta Timur, Senin (7/5/2018).

Majelis hakim menilai surat keputusan Kemenkumham yang mencabut status badan hukum HTI sudah sesuai dengan prosedur.