Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa

PKB Setujui Kehadiran Densus Tipikor dengan Syarat

Berita Parlemen
PKB Setujui Kehadiran Densus Tipikor dengan Syarat

PKBNews - PENOLAKAN terhadap kehadiran Detasemen Khusus (Densus) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) oleh masyarakat sangat bisa dipahami. Namun, dengan standar kerja terukur dan terawasi kehadiran Densus Tipikor tak perlu ditolak.

"PKB setuju dengan kehadiran Densus Tipikor. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi. Lembaga tersebut harus diawasi lembaga lain dan publik. Kemudian hal penting lainnya melatih lembaga-lembaga hukum seperti KPK, Polri dan Kejaksaan untuk bekerjasama. Mana yang perlu dikerjasamakan, kasus apa, dan lain-lain dalam koridor hukum. Jangan saling sikut, saling meniadakan, justru harus bersinergi bersama untuk melakukan perbaikan," tegas Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) H Abdul Kadir Karding (AKK), Senin (23/10/2017).

Menurut AKK, kehadiran Densus Tipikor akan menambah kekuatan pemberantasan korupsi yang saat ini sudah sangat merisaukan. Oleh karena itu butuh beberapa lembaga yang kredibel ke depan untuk ikut bergerak bersama KPK.

"Buat kami terpenting adalah cara kerja mereka diatur dengan standar yang betul-betul terukur dan terawasi, baik oleh lembaga yang mengawasi maupun publik," ujarnya lagi.

AKK menuturkan, kehadiran Densus Tipikor tidak akan tumpang tindih dengan KPK, karena lembaga antirasuah tersebut tetap lebih kuat dengan dipayungi undang-undang khusus.

AKK menambahkan, Polri pun memiliki undang-undang sendiri, namun mengatur kewenangan yang banyak bukan hanya pemberantasn korupsi. Di sisi lain, pemberantasan korupsi di Indonesia terlalu luas jika hanya dipegang KPK.

"Kehadiran Densus pun akan membuat pemberantasan korupsi oleh kepolisian lebih fokus. Terkait anggaran, pemberantas tindak rasuah harus diberi anggaran besar," ucap Ketua Fraksi PKB MPR itu.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) itu pun menegaskan, yang masih menjadi pekerjaan rumah terkait Densus Tipikor adalah gaji yang akan lebih besar dari anggota kepolisian lain.

"Tapi intinya memang semua yang kerja di pemberantasan korupsi, kesejahteraannya harus baik supaya dia tidak macam-macam," kata AKK.

AKK menambahkan, pada akhirnya kehadiran Densus Tipikor tergantung dengan political will di tingkat presiden. Setalah presiden setuju, menteri keuangan akan memberikan persetujuan atas dana pembentukan Densus Tipikor yang nantinya disetujui dewan.