Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa

Pemerintah Diminta Bertindak Cepat Atasi Persoalan Ojek Online

Berita Utama
Pemerintah Diminta Bertindak Cepat Atasi Persoalan Ojek Online

PKBNews - PEMERINTAH diminta bertindak cepat, tepat dan akurat dalam menangani aksi penolakan terhadap angkutan aplikasi atau ojek online di sejumlah kota di Indonesia. Pasalnya, penolakan tersebut berpotensi memicu kerusuhan.

"Pemerintah diharapkan dapat bertindak tegas dan cepat tanggap untuk mencegah semakin meluasnya aksi penolakan yang berpotensi menjadi kerusuhan," kata Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Neng Eem Marhamah Zulfa, Kamis (23/3/2017).

Namun demikian, menurut Eem, transportasi yang mudah dan murah menjadi idaman masyarakat, namun pemerintah harus pula mengedukasi masyarakat tentang aspek keamanan dan keselamatan.

"Memang pemerintah berkewajiban untuk menyediakan jasa angkutan yang aman dan nyaman bagi setiap warga negara. Itu artinya, sangat tidak pantas jika pemerintah membiarkan beroperasinya moda angkutan yang membahayakan masyarakat," ujarnya.

Eem meminta pemerintah juga bertindak tegas dalam menegakkan aturan, dengan dibarengi dengan sikap responsif terhadap berbagai efek samping yang mungkin muncul. Sebab, penolakan sudah terjadi sejak awal tahun di Pulau Jawa dan Kalimantan, yaitu di Kota Yogyakarta, Malang, Samarinda, Tangerang, Bandung, dan yang terakhir di Bekasi dan Kota Bogor.

"Aksi demonstrasi yang dilakukan sopir angkutan konvensional di Kota Bandung, Bekasi dan Kota Bogor sangat mengkhawatirkan karena dibarengi dengan melakukan sweeping dan pengerusakan sejumlah kendaraan," ujarnya.

Eem berkata, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan bisa melakukan langkah-langkah persuasif untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Aksi penolakan semacam ini sudah terjadi sejak 2012 lalu dan solusi-solusi yang ditawarkan Kementerian Perhubungan nampaknya belum memuaskan pihak-pihak yang bertikai sehingga menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu bisa muncul seperti sekarang ini.

"Tuntutan penyedia jasa layanan angkutan konvensional, sebagai pihak yang mengaku dirugikan dengan keberadaan angkutan berbasis aplikasi, sebenarnya sudah diakomodir melalui Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang merupakan Payung Hukum Taksi Online," ujarnya.

Ia menambahkan, ada 11 poin penting yang merupakan hal baru dalam revisi Permenhub tersebut meliputi: 1) jenis angkutan sewa; 2) kapasitas silinder mesin kendaraan; 3) Batas Tarif Angkutan Sewa Khusus; 4) kuota jumlah angkutan sewa khusus; 5) kewajiban STNK berbadan hukum; 6) pengujian berkala/ KIR; 7) Pool; 8) Bengkel; 9) Pajak; 10) Akses Digital Dashboard; dan 11) Sanksi. Aturan baru tersebut rencananya akan diberlakukan pada 1 April 2017 mendatang.

"Pihak Kementerian Perhubungan sudah mengidentifikasi empat poin penting yang menjadi akar permasalahan di masyarakat terkait bisnis ride-sharing ini, yaitu tarif, kuota, pajak, dan sanksi. Dalam revisi Permenhub tersebut dinyatakan bahwa tarif angkutan online didasarkan pada tarif batas atas dan bawah yang penetapannya diserahkan sepenuhnya kepada gubernur sesuai domisili perusahaan dan Kepala BPTJ untuk wilayah JABODETABEK," tutur Eem.

Eem berkata, penetapan kebutuhan jumlah kendaraan (kuota) juga dilakukan oleh gubernur sesuai domisili perusahaan dan Kepala BPTJ untuk wilayah JABODETABEK. Pajak angkutan online dikenakan terhadap perusahaan aplikasi sesuai usul dari Ditjen Pajak. Pemberian sanksi angkutan online diberikan oleh Menteri Kominfo dengan melakukan pemutusan akses (pemblokiran) sementara terhadap aplikasi sampai dengan dilakukan perbaikan.