Dewan Pengurus Pusat
Partai Kebangkitan Bangsa

F-PKB Ajak Semua Pihak Ikhtiar Terhadap RUU Kepalangmerahan

Berita Utama
F-PKB Ajak Semua Pihak Ikhtiar Terhadap RUU Kepalangmerahan

PKBNews - FRAKSI Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengajak semua pihak ikhtiar terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepalangmerahan demi kebaikan umat manusia. Demikian ditegaskan Anggota Komisi IX DPR RI, Siti Masrifah dalam diskusi publik bertajuk RUU Kepalangmerahan Memaknai Sebuah Lambang Organisasi Kemanusiaan di ruang F-PKB, Selasa (14/2/2017).

F-PKB, menurut Cifa--panggilan akrab Siti Masrifah--, berharap tujuh prinsip dasar Palang Merah Internasional (PMI) menjadi inti RUU Kepalangmerahan.

"Kami mengajak semua pihak untuk duduk bareng agar semua pihak terkait dapat membantu disahkannya RUU ini menjadi UU," kata dia.

Ketua Umum Perempuan Bangsa (PB) itu lebih jauh berkata, semua fraksi di Komisi IX telah menyetujui disahkannya RUU Kepalangmerahan menjadi UU.

"Makanya kita minta dukungan masyarakat agar pengesahan UU ini berjalan lancar," ujarnya.

Di tempat sama, Legal Advisor delegasi International Committee of the Red Cross (ICRC Jakarta), Rina Rusman mengingatkan bahwa tujuan dari Konvensi Jenewa adalah untuk mengatasi dan mencegah masalah kemanusiaan yang disebabkan konflik bersenjata.

Rina menyembutkan empat poin Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Korban Perang. Pertama, tentara terluka dan sakit di darat. Kedua, tentara sakit dan korban kapal karam. Ketiga, tawanan perang dan keempat orang sipil.

"Pada kasus ini disepakati bahwa lambang palangmerah boleh dipakai petugas kesehatan karena harus ada pembeda mereka dengan tentara yang sedang bertempur," ucapnya.

Lebih jauh Rina berkata, kewajiban negara yang berkonflik salah satunya adalah memberi akses pada bantuan kemanusiaan yang netral dan tidak berpihak.

"Adapun lambang-lambang yang diatur dalam Konvensi Jenewa bisa dilihat. Fungsi lambang pun sesuai dengan waktu penggunaan lambang," tuturnya.

Namun, Rina menegaskan, tidak ada larangan bagi organisasi kemanusiaan lainnya untuk menggunakan lambang mereka sendiri. Sedangkan mengenai pertanyaan perbedaa ICRC dan IFRC adalah konsetrasinya. ICRC lebih ke penanganan bencana sementara IFRC di daerah konflik.

"Penentuan lambang sendiri perlu mendengarkan pendapat penggunanya, mereka yang turun langsung di lapangan. Misalnya, tenaga kesehatan TNI dan perhimpunan nasional yang ditunjuk pemerintah," tandasnya.

Rekomendasi untuk dibaca